Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 05/31/2012 7:23 AM
Several governors in Kalimantan say they will intervene to end blockades
of coal shipments to Java after the government agreed to increase their
subsidized-fuel quotas.
South Kalimantan Governor Rudy Ariffin
said in Jakarta on Wednesday that the provincial administrations in
Kalimantan would ask the organizers of the blockades to stand down.
May 30, 2012
Antam Peroleh Izin Ekspor Nikel dan Bauksit
Rabu, 30 Mei 2012 | 15:37
JAKARTA - PT Antam Tbk memperoleh izin untuk melanjutkan kembali ekspor bijih nikel dan bauksit. Hal itu akan sangat membantu dalam mempertahankan kontribusi pendapatan Antam yang berasal dari penjualan bijih.
Dalam rilis Antam disebutkan bahwa perseroan tidak mengubah target volume penjualan bijih nikel dan bauksit tahun 2012. Antam telah memperoleh surat persetujuan ekspor yang menetapkan kuota sebesar 2,275 juta wmt untuk tiga bulan ke depan dan surat persetujuan ekspor selanjutnya akan diberikan setiap tiga bulan sekali.
Direktur Utama Antam, Alwinsyah Lubis mengatakan perolehan izin ekspor bijih merefleksikan pemenuhan aspek compliance Antam, yang dilandasi prinsip-prinsip good corporate governance, terhadap regulasi Pemerintah.
JAKARTA - PT Antam Tbk memperoleh izin untuk melanjutkan kembali ekspor bijih nikel dan bauksit. Hal itu akan sangat membantu dalam mempertahankan kontribusi pendapatan Antam yang berasal dari penjualan bijih.
Dalam rilis Antam disebutkan bahwa perseroan tidak mengubah target volume penjualan bijih nikel dan bauksit tahun 2012. Antam telah memperoleh surat persetujuan ekspor yang menetapkan kuota sebesar 2,275 juta wmt untuk tiga bulan ke depan dan surat persetujuan ekspor selanjutnya akan diberikan setiap tiga bulan sekali.
Direktur Utama Antam, Alwinsyah Lubis mengatakan perolehan izin ekspor bijih merefleksikan pemenuhan aspek compliance Antam, yang dilandasi prinsip-prinsip good corporate governance, terhadap regulasi Pemerintah.
Jero Wacik Revisi Permen ESDM 7/2012
Rabu, 30 Mei 2012 | 13:53
JAKARTA- Menteri ESDM Jero Wacik merevisi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
Revisi tersebut tertuang dalam Permen ESDM No 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No 7 Tahun 2012 yang salinannya diperoleh di Jakarta, Rabu (30/5).
Aturan Permen ESDM 11/2012 yang ditandatangani Jero Wacik pada 16 Mei 2012, menyebutkan antara lain di antara Pasal 21 dan Pasal 22 Permen ESDM 7/2012 disisipkan satu pasal yakni Pasal 21A yang terdiri dari dua ayat.
JAKARTA- Menteri ESDM Jero Wacik merevisi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
Revisi tersebut tertuang dalam Permen ESDM No 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No 7 Tahun 2012 yang salinannya diperoleh di Jakarta, Rabu (30/5).
Aturan Permen ESDM 11/2012 yang ditandatangani Jero Wacik pada 16 Mei 2012, menyebutkan antara lain di antara Pasal 21 dan Pasal 22 Permen ESDM 7/2012 disisipkan satu pasal yakni Pasal 21A yang terdiri dari dua ayat.
Total E&P Akan Bor 107 Sumur Baru
Rabu, 30 Mei 2012 | 20:24
BALIKPAPAN - Total Exploration and Production Indonesie (TEPI) menargetkan akan membuka 107 sumur baru. Pengeboran dilakukan guna menjaga produksinya yang pada tahun lalu capai 2.227 juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD) dan 81.600 barel minyak per hari.
Menurut Executive Vice President Operations dan East Kalimantan District Manager Total E&P Hardy Pramono di Balikpapan, Rabu, pengeboran sumur-sumur baru tersebut tersebut merupakan rencana jangka menengah Total E&P agar jumlah produksi yang ada sekarang tidak mengalami penurunan yang drastis.
BALIKPAPAN - Total Exploration and Production Indonesie (TEPI) menargetkan akan membuka 107 sumur baru. Pengeboran dilakukan guna menjaga produksinya yang pada tahun lalu capai 2.227 juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD) dan 81.600 barel minyak per hari.
Menurut Executive Vice President Operations dan East Kalimantan District Manager Total E&P Hardy Pramono di Balikpapan, Rabu, pengeboran sumur-sumur baru tersebut tersebut merupakan rencana jangka menengah Total E&P agar jumlah produksi yang ada sekarang tidak mengalami penurunan yang drastis.
PLTU Batang Rp 35 Triliun Mulai Dibangun Oktober 2012
Rabu, 30 Mei 2012 | 17:20
BATANG - Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) senilai Rp 35 triliun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akan dimulai pada Oktober 2012.
"Peletakan batu pertama proyek pembangunan PLTU di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, akan kami lakukan Oktober mendatang," kata Ari Wibowo, perwakilan Konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pelaksana proyek pembangunan PLTU tersebut di Batang, Rabu.
BATANG - Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) senilai Rp 35 triliun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akan dimulai pada Oktober 2012.
"Peletakan batu pertama proyek pembangunan PLTU di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, akan kami lakukan Oktober mendatang," kata Ari Wibowo, perwakilan Konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pelaksana proyek pembangunan PLTU tersebut di Batang, Rabu.
Industri Desak Harga Gas Naik Bertahap
Rabu, 30 Mei 2012 | 12:37
JAKARTA- Kalangan industri mendesak kepada Perusahaan Gas Nasional (PGN) agar dapat memberlakukan kenaikan harga gas secara bertahap, tidak sekaligus seperti yang dilakukan saat ini.
Menurut Wakil Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia (INAplas), Suhat Miyarso di Jakarta, Rabu (30/5), selama ini keberatan kalangan industri disebabkan tingginya beban produksi yang dipikul industri akibat lonjakan harga gas yang sangat tinggi, disisi lain produsen tidak bisa otomatis menyesuaikan harga jual produk ke konsumen karena sudah terikat kontrak.
JAKARTA- Kalangan industri mendesak kepada Perusahaan Gas Nasional (PGN) agar dapat memberlakukan kenaikan harga gas secara bertahap, tidak sekaligus seperti yang dilakukan saat ini.
Menurut Wakil Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia (INAplas), Suhat Miyarso di Jakarta, Rabu (30/5), selama ini keberatan kalangan industri disebabkan tingginya beban produksi yang dipikul industri akibat lonjakan harga gas yang sangat tinggi, disisi lain produsen tidak bisa otomatis menyesuaikan harga jual produk ke konsumen karena sudah terikat kontrak.
May 28, 2012
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2012
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian
penjualan mineral ke luar negeri, perlu dilakukan perubahan pengaturan atas
peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian
mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral menetapkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan
Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.
Perubahan dilakukan dengan menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 21 dan Pasal 22 yakni Pasal
21A, dan diantara Pasal 25 dan Pasa! 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
25A yang berbunyi sebagai berikut:
Mining Workers Reject Raw Material Export Rules
Monday, 28 May, 2012 | 17:22 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:The National Mining Workers Solidarity (SPARTAN) asked the government to annul the Energy and Mineral Resources Minister's Regulation No. 7 Year 2012 that prohibits mining companies from exporting mineral raw materials as of 2012. According to SPARTAN Southeast Sulawesi Presidium, Abdul Rahman, the ministerial regulation will become a terror and a threat for the mining workers.
"Thousands of mining companies will cease operations and stop production, thus causing more than 4 million workers to have their employment terminated," said Rahman at a press conference at Gallery Cafe, Taman Ismail Marzui, Sunday, May 27, 2012.
According to him, the ministerial regulation is contrary to Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining. The Law permits exports of raw mineral materials until the year 2014. The Law should become a standard reference in creating the ministerial regulation.
TEMPO Interactive, Jakarta:The National Mining Workers Solidarity (SPARTAN) asked the government to annul the Energy and Mineral Resources Minister's Regulation No. 7 Year 2012 that prohibits mining companies from exporting mineral raw materials as of 2012. According to SPARTAN Southeast Sulawesi Presidium, Abdul Rahman, the ministerial regulation will become a terror and a threat for the mining workers.
"Thousands of mining companies will cease operations and stop production, thus causing more than 4 million workers to have their employment terminated," said Rahman at a press conference at Gallery Cafe, Taman Ismail Marzui, Sunday, May 27, 2012.
According to him, the ministerial regulation is contrary to Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining. The Law permits exports of raw mineral materials until the year 2014. The Law should become a standard reference in creating the ministerial regulation.
Coal Blockade Threatens Electrity Power for Java
Monday, 28 May, 2012 | 17:29 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:It is feared that the coal blockade by some regions in Kalimantan will disrupt power supplies for Java and Bali. "Java might become pitch-dark," said Helmi Najamuddin, Head of PLN Coal Division, Saturday, May 26, 2012.
Java-Bali PLN Operations Director Ngurah Adnyana said that until April, 62 percent of power in Java and Bali comes from coal-based steam-powered electric plants. Use of coal for the power plants increases by 50 percent compared with last year.
Each year, Helmi said Kalimantan supplies 40 million tons of coal for PLN and for private electric power suppliers. The coal supplies from Sumatera amount to only 15 million tons.
TEMPO Interactive, Jakarta:It is feared that the coal blockade by some regions in Kalimantan will disrupt power supplies for Java and Bali. "Java might become pitch-dark," said Helmi Najamuddin, Head of PLN Coal Division, Saturday, May 26, 2012.
Java-Bali PLN Operations Director Ngurah Adnyana said that until April, 62 percent of power in Java and Bali comes from coal-based steam-powered electric plants. Use of coal for the power plants increases by 50 percent compared with last year.
Each year, Helmi said Kalimantan supplies 40 million tons of coal for PLN and for private electric power suppliers. The coal supplies from Sumatera amount to only 15 million tons.
PLN Believes the Kalimantan Coal Blockade Will Soon Be Over
Monday, 28 May, 2012 | 17:33 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:The State Electric Company (PLN) is certain that the coal blockade along Sungai Barito, Kalimantan, will be over. However, PLN is also ready to face the worst scenario, that is, the stoppage of coal supplies from Kalimantan.
An import scenario scheme will be clarified if Java really gets no supplies from Kalimantan," said Helmi Najamudin, Head of the PLN Coal Division in a tex-message to Tempo Sunday, May 27, 2012. But Helmi did not say from what country PLN will import coal and how much money will be allocated. "Don't know," he said.
Helmi said the planned coal import would be made in reply to the question what PLN would do if the blockade could not be overcome by police. "I said, so that PLTU (steam-powered generating plants) continue to produce electric power, the only way PLN has to do is import coal," he said.
TEMPO Interactive, Jakarta:The State Electric Company (PLN) is certain that the coal blockade along Sungai Barito, Kalimantan, will be over. However, PLN is also ready to face the worst scenario, that is, the stoppage of coal supplies from Kalimantan.
An import scenario scheme will be clarified if Java really gets no supplies from Kalimantan," said Helmi Najamudin, Head of the PLN Coal Division in a tex-message to Tempo Sunday, May 27, 2012. But Helmi did not say from what country PLN will import coal and how much money will be allocated. "Don't know," he said.
Helmi said the planned coal import would be made in reply to the question what PLN would do if the blockade could not be overcome by police. "I said, so that PLTU (steam-powered generating plants) continue to produce electric power, the only way PLN has to do is import coal," he said.
Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional
SENIN, 28 MEI 2012 08:10 WIB
JAKARTA - Dari 72 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang telah berproduksi, terdapat 29 blok yang akan habis masa kontrak sampai dengan tahun 2021.
"Perusahaan migas nasional dan daerah mendapat prioritas ikut mengelola blok yang habis itu," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Gde Pradnyana di Jakarta, Minggu (27/5).
Wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontrak tersebut antara lain blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2013, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018.
May 27, 2012
Presiden: BP Sanggupi Ikut Kembangkan Panas Bumi
Sabtu, 26 Mei 2012 | 1:29
YOGYAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan British Petroleum (BP) menyanggupi untuk ikut mengembangkan geothermal (panas bumi) di Indonesia.
"BP dengan pembicaraan tadi sanggup juga untuk ikut mengembangkan geothermal yang ada di Indonesia dengan demikian menambah lagi daya listrik yang kita miliki," kata Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers di Gedung Agung, Yogyakarta.
YOGYAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan British Petroleum (BP) menyanggupi untuk ikut mengembangkan geothermal (panas bumi) di Indonesia.
"BP dengan pembicaraan tadi sanggup juga untuk ikut mengembangkan geothermal yang ada di Indonesia dengan demikian menambah lagi daya listrik yang kita miliki," kata Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers di Gedung Agung, Yogyakarta.
Perlu Aturan Rinci Ekspor Bahan Tambang
Senin, 28 Mei 2012 | 8:49
PONTIANAK-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengharapkan pemerintah pusat segera menerbitkan aturan yang jelas dan rinci mengenai ekspor bahan tambang mentah.
Meski ekspor bahan tambang mentah dibolehkan, namun regulasi yang terkait masih belum jelas, kata Christiandy Sanjaya di Pontianak, Minggu (27/5).
PONTIANAK-Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengharapkan pemerintah pusat segera menerbitkan aturan yang jelas dan rinci mengenai ekspor bahan tambang mentah.
Meski ekspor bahan tambang mentah dibolehkan, namun regulasi yang terkait masih belum jelas, kata Christiandy Sanjaya di Pontianak, Minggu (27/5).
May 25, 2012
INVESTASI ASING SEKTOR MIGAS: Tiga kontraktor asing siap tambah investasi
Oleh Fitri Nur Arifenie - Jumat, 25 Mei 2012 | 14:46 WIB
JAKARTA. Tiga kontraktor minyak dan gas bumi (migas) milik asing siap menambah investasi di Indonesia. Ketiga kontraktor migas asing itu adalah Conoco Philips, HESS dan ExxonMobil.
Gde Pradnyana, Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengatakan, penambahan investasi itu karena ketiganya memiliki blok baru yang masih dalam kegiatan eksplorasi.
JAKARTA. Tiga kontraktor minyak dan gas bumi (migas) milik asing siap menambah investasi di Indonesia. Ketiga kontraktor migas asing itu adalah Conoco Philips, HESS dan ExxonMobil.
Gde Pradnyana, Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengatakan, penambahan investasi itu karena ketiganya memiliki blok baru yang masih dalam kegiatan eksplorasi.
PASOKAN GAS UNTUK PLTG MUARA KARANG: Gas FSRU Jawa Barat mulai mengalir ke Muara Karang
Oleh Fitri Nur Arifenie - Jumat, 25 Mei 2012 | 15:47 WIB
JAKARTA. Unit penampungan dan regasifikasi terapung atau floating storage and regasification unit (FSRU) Jawa Barat mulai mengalirkan gas untuk Pembangkit Listrik Muara Karang mulai 24 Mei lalu.
“Kemarin (24/5) gas sudah mengalir dari pukul 17.00 WIB,” kata Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PT PLN (Persero) Suryadi Mardjoeki di Jakarta, Jumat (25/5).
Tetapi, pasokan pertama tersebut belum maksimal. Aliran gas tersebut baru dalam tahap commissioning dengan pasokan berkisar 30-50 juta kaki kubik per hari (mmscfd). “Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan pasokan makin naik hingga 165 mmscfd,” jelas Suryadi.
JAKARTA. Unit penampungan dan regasifikasi terapung atau floating storage and regasification unit (FSRU) Jawa Barat mulai mengalirkan gas untuk Pembangkit Listrik Muara Karang mulai 24 Mei lalu.
“Kemarin (24/5) gas sudah mengalir dari pukul 17.00 WIB,” kata Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PT PLN (Persero) Suryadi Mardjoeki di Jakarta, Jumat (25/5).
Tetapi, pasokan pertama tersebut belum maksimal. Aliran gas tersebut baru dalam tahap commissioning dengan pasokan berkisar 30-50 juta kaki kubik per hari (mmscfd). “Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan pasokan makin naik hingga 165 mmscfd,” jelas Suryadi.
Mahakam block to go on stream in second half
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 05/25/2012 9:51 AM
The Southeast Mahakam block in East Kalimantan operated by Total E&P Indonesie (TEPI) will begin initial oil and gas production in the second semester of this year, a company official revealed on Thursday.
The block was estimated to produce 250 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas and 90 barrels per day (bpd) of oil, TEPI geosciences and reservoir department head Nur Syariffudin said during his presentation on the sidelines of the 36th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition in Jakarta.
The Southeast Mahakam block in East Kalimantan operated by Total E&P Indonesie (TEPI) will begin initial oil and gas production in the second semester of this year, a company official revealed on Thursday.
The block was estimated to produce 250 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas and 90 barrels per day (bpd) of oil, TEPI geosciences and reservoir department head Nur Syariffudin said during his presentation on the sidelines of the 36th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition in Jakarta.
Pertamina suspects foul play in LPG quota breach
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 05/25/2012 9:43 AM
State-run oil and gas company PT Pertamina announced that in the first quarter of this year, it distributed 1.23 metric tons (MT) of subsidized liquefied petroleum gas (LPG), packaged in 3-kilogram canisters, exceeding the quota by 4.9 percent.
“If this trend continues, the distribution of 3-kg LPG may reach 3.75 MT or 3.9 percent above the quota set by the government,” he told reporters at a press conference on the sidelines of the 36th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition in Jakarta on Thursday.
State-run oil and gas company PT Pertamina announced that in the first quarter of this year, it distributed 1.23 metric tons (MT) of subsidized liquefied petroleum gas (LPG), packaged in 3-kilogram canisters, exceeding the quota by 4.9 percent.
“If this trend continues, the distribution of 3-kg LPG may reach 3.75 MT or 3.9 percent above the quota set by the government,” he told reporters at a press conference on the sidelines of the 36th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition in Jakarta on Thursday.
Govt claims victory on mineral-export tax
The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 05/25/2012 8:34 AM
Amid concerns on the effect of a host of new government regulations will have on their bottom lines, hundreds of mining companies have submitted plans to the government to establish more than 100 smelting plants.
Under the regulations, recently signed by relevant ministers, mining companies must submit the plans to maintain their right to export.
The firms must also pay a 20 percent export tax on 65 types of raw minerals — including metal ore and excluding coal — starting on May 16.
Amid concerns on the effect of a host of new government regulations will have on their bottom lines, hundreds of mining companies have submitted plans to the government to establish more than 100 smelting plants.
Under the regulations, recently signed by relevant ministers, mining companies must submit the plans to maintain their right to export.
The firms must also pay a 20 percent export tax on 65 types of raw minerals — including metal ore and excluding coal — starting on May 16.
BK Tambang Dinilai Efektif Tumbuhkan Industri Hilir
Jumat, 25 Mei 2012 | 16:07
JAKARTA - Aturan bea keluar (BK) hasil tambang dinilai efektif menumbuhkan industri hilir komoditas tersebut. "Aturan BK (bea keluar) ini membuat industri hilirnya lebih berkembang dan ada peningkatan nilai tambah," kata Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintah mesti mengawasi produksi dan lalu lintas ekspor tambang secara lebih ketat menyusul penerapan kebijakan BK itu.
JAKARTA - Aturan bea keluar (BK) hasil tambang dinilai efektif menumbuhkan industri hilir komoditas tersebut. "Aturan BK (bea keluar) ini membuat industri hilirnya lebih berkembang dan ada peningkatan nilai tambah," kata Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemerintah mesti mengawasi produksi dan lalu lintas ekspor tambang secara lebih ketat menyusul penerapan kebijakan BK itu.
May 23, 2012
Oil firms want bigger say
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 05/24/2012 7:30 AM
Oil and gas companies must have more say in the policy-making process so that new regulations will not create uncertainty in Indonesia’s investment climate, an industry group leader says.
Elisabeth Proust, the president of the Indonesian Petroleum Association (IPA), said in Jakarta on Wednesday that oil and gas companies wanted to be involved in the formulation of new energy policies so that new regulations would not be counterproductive.
Oil and gas companies must have more say in the policy-making process so that new regulations will not create uncertainty in Indonesia’s investment climate, an industry group leader says.
Elisabeth Proust, the president of the Indonesian Petroleum Association (IPA), said in Jakarta on Wednesday that oil and gas companies wanted to be involved in the formulation of new energy policies so that new regulations would not be counterproductive.
Tangguh to supply LNG for PLN in 2013: Minister
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 05/24/2012 9:03 AM
The Tangguh liquefied natural gas (LNG) plant in Papua will supply 230 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas to state power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) starting 2013, Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik says.
He revealed that the signing of the memorandum of understanding (MoU) between BP, operator of the plant, and PLN would be conducted on Thursday at the ministry.
The Tangguh liquefied natural gas (LNG) plant in Papua will supply 230 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas to state power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) starting 2013, Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik says.
He revealed that the signing of the memorandum of understanding (MoU) between BP, operator of the plant, and PLN would be conducted on Thursday at the ministry.
Churchill set for arbitration in Indonesia mine row
Wednesday, 23 May, 2012 | 17:09 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:In a row highlighting foreign miners' concerns over investing in the country, Churchill's move comes after an administration on Indonesian Borneo stripped the firm of its licence in 2010, citing forgery and an overlap of concessions.
The decision to seek arbitration comes weeks after it learned the Indonesian Supreme Court had rejected an appeal.
TEMPO Interactive, Jakarta:In a row highlighting foreign miners' concerns over investing in the country, Churchill's move comes after an administration on Indonesian Borneo stripped the firm of its licence in 2010, citing forgery and an overlap of concessions.
The decision to seek arbitration comes weeks after it learned the Indonesian Supreme Court had rejected an appeal.
PLN Diingatkan Tak Ulangi Kesalahan seperti Saat Pilih TPPI
Rabu, 23 Mei 2012 | 15:43
JAKARTA - Sejumlah anggota DPR mengingatkan PT PLN (Persero) untuk tidak mengulangi kesalahan saat memilih PT Trans Pacific Petrochemical Indotama yang ternyata gagal memasok solar ke pembangkit listrik di Belawan, Medan.
"PLN jangan lagi mengulang kesalahan dengan memilih TPPI yang tidak layak. Dulu, kami sudah ingatkan soal ini," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby A Rizaldi di Jakarta, Rabu.
JAKARTA - Sejumlah anggota DPR mengingatkan PT PLN (Persero) untuk tidak mengulangi kesalahan saat memilih PT Trans Pacific Petrochemical Indotama yang ternyata gagal memasok solar ke pembangkit listrik di Belawan, Medan.
"PLN jangan lagi mengulang kesalahan dengan memilih TPPI yang tidak layak. Dulu, kami sudah ingatkan soal ini," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby A Rizaldi di Jakarta, Rabu.
May 22, 2012
Pertamina Energy Trading Will Remain Intact: Minister
Agustiyanti | May 22, 2012
State Enterprises Minister Dahlan Iskan said on Tuesday that Pertamina Energy Trading Ltd, a subsidiary of state oil and gas company Pertamina, will not be disbanded — but it will no longer be allowed to sell oil to the state firm.
Pertamina Energy Trading, or Petral, is 99.83 percent owned by Pertamina and is registered in Hong Kong, but its main office is in Singapore. Dahlan said in February that the government was considering whether to close down Petral, which many said would only add to the cost of oil purchases.
State Enterprises Minister Dahlan Iskan said on Tuesday that Pertamina Energy Trading Ltd, a subsidiary of state oil and gas company Pertamina, will not be disbanded — but it will no longer be allowed to sell oil to the state firm.
Pertamina Energy Trading, or Petral, is 99.83 percent owned by Pertamina and is registered in Hong Kong, but its main office is in Singapore. Dahlan said in February that the government was considering whether to close down Petral, which many said would only add to the cost of oil purchases.
Cepu block set to produce first oil in May 2014
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/23/2012 7:27 AM
The Banyu Urip field at the Cepu block in East Java, operated byMobil Cepu Limited (MCL), a subsidiary of US-based ExxonMobil, is expected to begin producing 90,000 barrels per day (bpd) of oil in May 2014.
“All parties involved in the project must work according to the plan and give their support to ensure everything is on schedule,” upstream oil and gas authority BPMigas head Raden Priyono said during a hearing with House of Representatives Commission VII overseeing energy in Jakarta on Tuesday.
The Banyu Urip field at the Cepu block in East Java, operated byMobil Cepu Limited (MCL), a subsidiary of US-based ExxonMobil, is expected to begin producing 90,000 barrels per day (bpd) of oil in May 2014.
“All parties involved in the project must work according to the plan and give their support to ensure everything is on schedule,” upstream oil and gas authority BPMigas head Raden Priyono said during a hearing with House of Representatives Commission VII overseeing energy in Jakarta on Tuesday.
Minister stands behind Antam on mining dispute
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/23/2012 8:51 AM
State-Owned Enterprises Minister Dahlan Iskan has expressed his support for diversified mining company PT Aneka Tambang in the company’s dispute regarding a permit for a mining area within the North Konawe Regency in Southeast Sulawesi.
“I have told Antam’s board of directors to continue their struggle in taking back what is supposed to be state property. This is for the country’s interest,” he said during a discussion held by Indonesian Resources Studies (Iress) in Jakarta on Tuesday.
State-Owned Enterprises Minister Dahlan Iskan has expressed his support for diversified mining company PT Aneka Tambang in the company’s dispute regarding a permit for a mining area within the North Konawe Regency in Southeast Sulawesi.
“I have told Antam’s board of directors to continue their struggle in taking back what is supposed to be state property. This is for the country’s interest,” he said during a discussion held by Indonesian Resources Studies (Iress) in Jakarta on Tuesday.
Dirut Pertamina: Petral Tetap Impor Minyak ke RI Tapi Tak Lewat Pedagang
Selasa, 22/05/2012 14:04 WIB
Herdaru Purnomo - detikFinance
Astana - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan meralat pernyataannya yang mengatakan Pertamina Energy Trading (Petral) tak boleh lagi mengimpor minyak. Petral masih bisa impor minyak.
Karen menegaskan, Petral masih akan mencari minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Petral tidak akan lagi mencari minyak melalui trader alias pedagang.
Herdaru Purnomo - detikFinance
Astana - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan meralat pernyataannya yang mengatakan Pertamina Energy Trading (Petral) tak boleh lagi mengimpor minyak. Petral masih bisa impor minyak.
Karen menegaskan, Petral masih akan mencari minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Petral tidak akan lagi mencari minyak melalui trader alias pedagang.
PT Pertamina Energy Trading Tak akan Dibubarkan
Selasa, 22 Mei 2012 | 12:44
JAKARTA- Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pemerintah tidak akan membubarkan PT Pertamina Energy Trading (Petral) anak usaha PT Pertamina yang bermakas di Singapura, namun fungsinya saja akan diubah.
"Petral tidak akan dibubarkan. Tetapi Petral tidak lagi diberi tugas membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk pemerintah, karena Pertamina akan membeli langsung BBM melalui produsen," kata Dahlan Iskan, usai mengikuti Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Kantor PT Pann Multifinance (Persero), Jakarta, Selasa (22/5).
JAKARTA- Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pemerintah tidak akan membubarkan PT Pertamina Energy Trading (Petral) anak usaha PT Pertamina yang bermakas di Singapura, namun fungsinya saja akan diubah.
"Petral tidak akan dibubarkan. Tetapi Petral tidak lagi diberi tugas membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk pemerintah, karena Pertamina akan membeli langsung BBM melalui produsen," kata Dahlan Iskan, usai mengikuti Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Kantor PT Pann Multifinance (Persero), Jakarta, Selasa (22/5).
Samin Tan, si juru mudi bisnis batubara Bakrie
Oleh Amailia Putri, Sandy Baskoro - Selasa, 22 Mei 2012 | 07:45 WIB
JAKARTA. Konglomerat Samin Tan mulai mengendalikan bisnis batubara kelompok usaha Bakrie. Pria kelahiran 26 April 1954 ini resmi menjabat Komisaris Utama di PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Senin (21/5).
Penunjukan Samin Tan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Jakarta, kemarin. Samin Tan menggantikan posisi Suryo Bambang Sulisto, yang kini menjabat Wakil Presiden Komisaris BUMI.
JAKARTA. Konglomerat Samin Tan mulai mengendalikan bisnis batubara kelompok usaha Bakrie. Pria kelahiran 26 April 1954 ini resmi menjabat Komisaris Utama di PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Senin (21/5).
Penunjukan Samin Tan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Jakarta, kemarin. Samin Tan menggantikan posisi Suryo Bambang Sulisto, yang kini menjabat Wakil Presiden Komisaris BUMI.
May 21, 2012
Produksi meluber, harga batubara anjlok
Oleh Fitri Nur Arifenie - Selasa, 22 Mei 2012 | 09:05 WIB
JAKARTA. Harga batubara terus menurun sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang. Harga batubara di tiga bulan pertama tahun ini, lebih rendah dibandingkan dengan harga pada periode yang sama tahun lalu.
Supriatna Sahala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), mengatakan, tren penurunan harga batubara terjadi sejak November 2011 akibat produksi berlebih.
JAKARTA. Harga batubara terus menurun sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang. Harga batubara di tiga bulan pertama tahun ini, lebih rendah dibandingkan dengan harga pada periode yang sama tahun lalu.
Supriatna Sahala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), mengatakan, tren penurunan harga batubara terjadi sejak November 2011 akibat produksi berlebih.
Competing for Nickel in Sulawesi
Monday, 21 May, 2012 | 21:17 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:Environmental damage in the waters off mining areas has been identified in areas of Sulawesi. Areas located near the beach are targeted by mining companies as they dredge soil near the beach to reduce production costs.
Air observation has revealed several mining points along the shoreline of two provinces in Sulawesi. The mining areas were found in Bahodopi in Morowali Regency, Central Sulawesi, and the cities of Lasusua and Latao in North Kolaka, Southeast Sulawesi.
TEMPO Interactive, Jakarta:Environmental damage in the waters off mining areas has been identified in areas of Sulawesi. Areas located near the beach are targeted by mining companies as they dredge soil near the beach to reduce production costs.
Air observation has revealed several mining points along the shoreline of two provinces in Sulawesi. The mining areas were found in Bahodopi in Morowali Regency, Central Sulawesi, and the cities of Lasusua and Latao in North Kolaka, Southeast Sulawesi.
Gas Lifting to Be Included in State Budget, says BPMigas
Monday, 21 May, 2012 | 21:18 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:Gde Pradnyana, spokesman of the Upstream Oil and Gas Regulatory Body (BP Migas), supports the government’s plan to include the gas lifting process as one of the items in the macro assumptions of the state budget.
“We have been proposing the inclusion of gas lifting item in the state budget for a long time,” said Gde, contacted on Thursday.
TEMPO Interactive, Jakarta:Gde Pradnyana, spokesman of the Upstream Oil and Gas Regulatory Body (BP Migas), supports the government’s plan to include the gas lifting process as one of the items in the macro assumptions of the state budget.
“We have been proposing the inclusion of gas lifting item in the state budget for a long time,” said Gde, contacted on Thursday.
Java Electricity to Be Oil-Fuel-Free This Year
Monday, 21 May, 2012 | 21:21 WIB
TEMPO Interactive, Jakarta:Suryadi Mardjoeki, oil and gas fuel division director of state electricity company PLN, has confirmed plans to reduce fuel usage in Java’s power plants.
The state electricity company has set a long-term target of 4 percent of oil fuel usage or 1 million kiloliters in 2015. “This year, I can assure you that Java Island no longer needs to consume oil fuel to generate its power plants,” Suryadi said, contacted on Sunday.
TEMPO Interactive, Jakarta:Suryadi Mardjoeki, oil and gas fuel division director of state electricity company PLN, has confirmed plans to reduce fuel usage in Java’s power plants.
The state electricity company has set a long-term target of 4 percent of oil fuel usage or 1 million kiloliters in 2015. “This year, I can assure you that Java Island no longer needs to consume oil fuel to generate its power plants,” Suryadi said, contacted on Sunday.
Bioremediation project is not fictitious: Chevron
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 05/22/2012 8:00 AM
PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) has insisted that its bioremediation project at its oil fields in Riau is not fictitious and has complied with all legal procedures applied by the government of Indonesia.
CPI president director Abdul Hamid Batubara said the project was included in the company’s annual work plan and budget (WP and B), which was approved by upstream oil and gas authority BPMigas.
PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) has insisted that its bioremediation project at its oil fields in Riau is not fictitious and has complied with all legal procedures applied by the government of Indonesia.
CPI president director Abdul Hamid Batubara said the project was included in the company’s annual work plan and budget (WP and B), which was approved by upstream oil and gas authority BPMigas.
Ironi Divestasi Saham Newmont
Oleh Marwan Batubara | Senin, 21 Mei 2012 | 10:24
Upaya pemerintah untuk membeli 7% saham Newmont (NNT) belum menampakkan titik terang, meskipun hal ini dijamin konstitusi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Kontrak Karya (KK) Tambang Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat.
Saat ini pemerintah sedang berhadapan dengan penolakan dari DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR menganggap anggaran untuk pembelian tersebut belum dibahas dan disetujui oleh DPR. Atas permintaan DPR, BPK mengaudit landasan legal penggunaan anggaran pembelian saham.
Upaya pemerintah untuk membeli 7% saham Newmont (NNT) belum menampakkan titik terang, meskipun hal ini dijamin konstitusi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Kontrak Karya (KK) Tambang Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat.
Saat ini pemerintah sedang berhadapan dengan penolakan dari DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR menganggap anggaran untuk pembelian tersebut belum dibahas dan disetujui oleh DPR. Atas permintaan DPR, BPK mengaudit landasan legal penggunaan anggaran pembelian saham.
Kemenperin Ajak Industri Negosiasi Harga Gas PGN
Senin, 21 Mei 2012 | 16:00
JAKARTA – Kementerian Industri (Kemenperin) akan memfasilitasi negosiasi harga baru gas antara pelaku usaha dengan pihak Perusahaan Gas Negara (PGN), menyusul kenaikan harga gas dari US$6,7 menjadi US$10 per miliar british thermal unit (MMBTU) yang dinilai sangat memberatkan pelaku usaha.
"Naiknya harga gas sebesar US$10 per MMBTU merugikan sektor industri. Pasalnya, pasokan gas masih mengalami kendala dan tidak sesuai dengan kontrak yang dijanjikan oleh PGN," kata Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kemenperin Panggah Susanto di Jakarta, Senin.
JAKARTA – Kementerian Industri (Kemenperin) akan memfasilitasi negosiasi harga baru gas antara pelaku usaha dengan pihak Perusahaan Gas Negara (PGN), menyusul kenaikan harga gas dari US$6,7 menjadi US$10 per miliar british thermal unit (MMBTU) yang dinilai sangat memberatkan pelaku usaha.
"Naiknya harga gas sebesar US$10 per MMBTU merugikan sektor industri. Pasalnya, pasokan gas masih mengalami kendala dan tidak sesuai dengan kontrak yang dijanjikan oleh PGN," kata Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kemenperin Panggah Susanto di Jakarta, Senin.
Aturan Harga Panas Bumi Diterbitkan Juni
Senin, 21 Mei 2012 | 17:01
JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengeluarkan peraturan menteri tentang harga atau "feed-in tariff" panas bumi pada Juni 2012.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Kardaya Warnika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (21/5), mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan kajian aturan tersebut.
"Pada Juni ini diharapkan sudah terbit permennya," katanya.
JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengeluarkan peraturan menteri tentang harga atau "feed-in tariff" panas bumi pada Juni 2012.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Kardaya Warnika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (21/5), mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan kajian aturan tersebut.
"Pada Juni ini diharapkan sudah terbit permennya," katanya.
May 20, 2012
DAHLAN ISKAN akhirnya bicara PETRAL. Menjawab @TrioMacan2000 kah?
JAKARTA: Menter BUMN Dahlan Iskan tiba-tiba berbicara mengenai Petral, anak usaha PT Pertamina. Dia menuliskan pemikirannya di Kantor Berita Antara.
Ribut-ribut tentang Petral sempat ramai di jagad jejaring sosial, twitter, terutama dihembuskan oleh akun @TrioMacan2000 dalam beberapa hari belakangan ini.
Berikut ini, pandangan Dahlan Iskan yang dimuat Antara:
Ribut-ribut tentang Petral sempat ramai di jagad jejaring sosial, twitter, terutama dihembuskan oleh akun @TrioMacan2000 dalam beberapa hari belakangan ini.
Berikut ini, pandangan Dahlan Iskan yang dimuat Antara:
Lampung gas terminal set to start operating in 2014
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 05/19/2012 1:08 PM
Publicly listed state gas transporter and trader, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), hopes the construction of a floating storage and regasification unit (FSRU) in Lampung can be completed by 2014.
The company’s investment planning and risk management chief, Wahid Sutopo, reported that currently, the feasibility study for the project had been started and he was certain that the liquefied natural gas (LNG)-receiving terminal could begin operations as targeted.
Publicly listed state gas transporter and trader, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), hopes the construction of a floating storage and regasification unit (FSRU) in Lampung can be completed by 2014.
The company’s investment planning and risk management chief, Wahid Sutopo, reported that currently, the feasibility study for the project had been started and he was certain that the liquefied natural gas (LNG)-receiving terminal could begin operations as targeted.
Industries oppose PGN’s 50 percent price increase
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 05/19/2012 8:00 AM
State power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and industrial buyers including ceramic tile producers have voiced objection to state gas distributor PT Perusahaan Gas Negara’s (PGN) decision to increase gas prices for customers in West Java by 50 percent.
The company’s oil-based fuels and gas division head Suryadi Mardjoeki said the rise was too high, considering PLN used the resource to generate electricity for public purposes. He requested different treatment from other industrial customers.
State power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and industrial buyers including ceramic tile producers have voiced objection to state gas distributor PT Perusahaan Gas Negara’s (PGN) decision to increase gas prices for customers in West Java by 50 percent.
The company’s oil-based fuels and gas division head Suryadi Mardjoeki said the rise was too high, considering PLN used the resource to generate electricity for public purposes. He requested different treatment from other industrial customers.
3 gas fields onstream in Q1
The Jakarta Post | Mon, 05/21/2012 7:00 AM
JAKARTA: Three new gas fields with combined production of 130 million standard cubic feet per day (mmscfd) began operations in the first quarter of this year, upstream oil and gas authority BPMigas reported.
The fields are APN E&F in the North West Java offshore block, which is operated by Pertamina EP, Wortel at the Sampang block, operated by Australia-based Santos, and Tambang Subsea at Block B, operated by US-based ConocoPhillips.
JAKARTA: Three new gas fields with combined production of 130 million standard cubic feet per day (mmscfd) began operations in the first quarter of this year, upstream oil and gas authority BPMigas reported.
The fields are APN E&F in the North West Java offshore block, which is operated by Pertamina EP, Wortel at the Sampang block, operated by Australia-based Santos, and Tambang Subsea at Block B, operated by US-based ConocoPhillips.
May 18, 2012
BP Migas dan BPH Migas Diminta Dibubarkan
Jumat, 18/05/2012 18:01 WIB
Zulfi Suhendra - detikFinance
Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dan Konsumen Agus Pambagio mengusulkan agar pemerintah segera membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Ia beralasan kedua lembaga ini membuat Pertamina hanya menjadi operator saja bukan menjadi regulator.
"Kembalikan lagi dua lembaga ini ke Pertamina," ungkap Agus di acara Diskusi Publik berjudul 'Minyak Untuk Rakyat' di Jakarta, Jumat (18/5/12).
Zulfi Suhendra - detikFinance
Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dan Konsumen Agus Pambagio mengusulkan agar pemerintah segera membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Ia beralasan kedua lembaga ini membuat Pertamina hanya menjadi operator saja bukan menjadi regulator.
"Kembalikan lagi dua lembaga ini ke Pertamina," ungkap Agus di acara Diskusi Publik berjudul 'Minyak Untuk Rakyat' di Jakarta, Jumat (18/5/12).
May 17, 2012
Mau Ekspor Barang Tambang? Ini Syaratnya
Selasa, 08/05/2012 16:46 WIB
Rista Rama Dhany - detikFinance
Jakarta - Sejak 6 Mei 2012, Pemerintah melarang ekspor produk pertambangan dalam bentuk mentah (raw Material). Kalau tetap ingin ekspor ada syaratnya selain harus dikenakan Bea Keluar sebesar 20%. Apa saja?
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, untuk bisa melakukan ekspor, perusahaan tambang harus terdaftar sebagai Eksportir Terdaftar/ET-Produk Pertambangan.
Rista Rama Dhany - detikFinance
Jakarta - Sejak 6 Mei 2012, Pemerintah melarang ekspor produk pertambangan dalam bentuk mentah (raw Material). Kalau tetap ingin ekspor ada syaratnya selain harus dikenakan Bea Keluar sebesar 20%. Apa saja?
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, untuk bisa melakukan ekspor, perusahaan tambang harus terdaftar sebagai Eksportir Terdaftar/ET-Produk Pertambangan.
Ekspor Batu Marmer, Granit dan Giok Kena Pajak
Jumat, 18/05/2012 11:05 WIB
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan 65 komoditas mineral dan batuan yang terkena bea keluar atau pajak ekspor. Beberapa bahan batuan yang kena pajak ekspor adalah marmer, giok dan batuan lainnya.
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang telah ditandatangani Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada tanggal 7 Mei 2012 lalu.
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan 65 komoditas mineral dan batuan yang terkena bea keluar atau pajak ekspor. Beberapa bahan batuan yang kena pajak ekspor adalah marmer, giok dan batuan lainnya.
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang telah ditandatangani Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada tanggal 7 Mei 2012 lalu.
Export tax expanded to 65 mineral categories
The Jakarta Post | Fri, 05/18/2012 8:48 AM
The Finance Ministry has expanded a 20 percent export tax to 65 mineral categories from only 14 proposed earlier this month, but coal is exempt from the new tax policy.
“Today, the government has officially issued an export tax regulation on 65 mineral categories,” Finance Minister Agus Martowardojo announced during a press conference at the Sahid Jaya Hotel in Sudirman, Central Jakarta on Wednesday.
The Finance Ministry has expanded a 20 percent export tax to 65 mineral categories from only 14 proposed earlier this month, but coal is exempt from the new tax policy.
“Today, the government has officially issued an export tax regulation on 65 mineral categories,” Finance Minister Agus Martowardojo announced during a press conference at the Sahid Jaya Hotel in Sudirman, Central Jakarta on Wednesday.
May 16, 2012
Harga jual listrik panas bumi US$ 9 sen-US$ 10 sen
Oleh Fitri Nur Arifenie - Senin, 07 Mei 2012 | 13:44 WIB
JAKARTA. Pemerintah akan mematok harga jual listrik dari pembangkit listrik panas bumi di kisaran US$ 9 sen per kWh hingga US$ 10 sen per kWh. Harga ini lebih tinggi dari sebelumnya.
Sebelumnya, harga jual listrik untuk PLTP dipatok maksimal US$ 9,7 sen per kWh. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kardaya Warnika mengatakan, aturan revisi harga jual ini akan segera terbit dalam waktu dekat.
"Aturan baru nanti berlaku untuk proyek baru dan untuk pertambahan, misalkan PLTP Kamojang kan sudah ada sekian, terus mau menambah lagi, dan boleh pakai aturan yang baru," kata Kardaya kepada KONTAN, Senin (7/5).
JAKARTA. Pemerintah akan mematok harga jual listrik dari pembangkit listrik panas bumi di kisaran US$ 9 sen per kWh hingga US$ 10 sen per kWh. Harga ini lebih tinggi dari sebelumnya.
Sebelumnya, harga jual listrik untuk PLTP dipatok maksimal US$ 9,7 sen per kWh. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kardaya Warnika mengatakan, aturan revisi harga jual ini akan segera terbit dalam waktu dekat.
"Aturan baru nanti berlaku untuk proyek baru dan untuk pertambahan, misalkan PLTP Kamojang kan sudah ada sekian, terus mau menambah lagi, dan boleh pakai aturan yang baru," kata Kardaya kepada KONTAN, Senin (7/5).
PLN akan teken 11 PPA Panas Bumi
Oleh Fitri Nur Arifenie - Minggu, 29 April 2012 | 11:24 WIB
JAKARTA. PT PLN (Persero) akan meneken 11 perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) panas bumi sepanjang tahun ini. Penandatanganan ini menyusul persetujuan pemerintah memberikan jaminan proyek listrik panas bumi.
Kepala Divisi Energi Terbarukan PLN Muhammad Sofyan menuturkan, surat penugasan pembelian listrik untuk kesebelas proyek panas bumi tersebut telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kesebelas proyek panas bumi itu rencananya akan menghasilkan 1.226 megawatt (MW),” katanya, Minggu (29/4).
PPA proyek panas bumi yang akan segera ditandatangani, yaitu PLTP Sokoria di Flores 1 x 30 MW, PLTP Tangkuban Perahu II di Jawa Barat 2 x 30 MW, PLTP Rantau Dadap di Sumatera Selatan 2 x 110 MW, dan PLTP Rawa Dano di Banten 1 x 110 MW.
JAKARTA. PT PLN (Persero) akan meneken 11 perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) panas bumi sepanjang tahun ini. Penandatanganan ini menyusul persetujuan pemerintah memberikan jaminan proyek listrik panas bumi.
Kepala Divisi Energi Terbarukan PLN Muhammad Sofyan menuturkan, surat penugasan pembelian listrik untuk kesebelas proyek panas bumi tersebut telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kesebelas proyek panas bumi itu rencananya akan menghasilkan 1.226 megawatt (MW),” katanya, Minggu (29/4).
PPA proyek panas bumi yang akan segera ditandatangani, yaitu PLTP Sokoria di Flores 1 x 30 MW, PLTP Tangkuban Perahu II di Jawa Barat 2 x 30 MW, PLTP Rantau Dadap di Sumatera Selatan 2 x 110 MW, dan PLTP Rawa Dano di Banten 1 x 110 MW.
PIP gandeng PLN untuk proyek energi terbarukan
Oleh Astri Karina Bangun - Rabu, 16 Mei 2012 | 22:27 WIB
JAKARTA. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT PLN menandatangani Nota Kesepahaman Bersama mengenai Kerja Sama Dukungan Pendanaan Proyek Energi Terbarukan. Jenis proyek energi terbarukan yang akan dibiayai adalah mini/mikro hidro dan biomass.
Salah satu yang dikerjasamakan adalah berbagi pengetahuan dan informasi serta capacity building untuk mendukung PIP memproses penilaian kelayakan suatu proyek pembangunan PLTMH yang akan dibiayai.
Kepala PIP Soritaon Siregar mengungkapkan Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) adalah salah satu pembangkit listrik yang bersifat ramah lingkungan. Sayangnya, hingga kini jumlah proyek PLTMH yang sudah didanai masih sedikit dibandingkan potensi PLTMH di Indonesia.
JAKARTA. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT PLN menandatangani Nota Kesepahaman Bersama mengenai Kerja Sama Dukungan Pendanaan Proyek Energi Terbarukan. Jenis proyek energi terbarukan yang akan dibiayai adalah mini/mikro hidro dan biomass.
Salah satu yang dikerjasamakan adalah berbagi pengetahuan dan informasi serta capacity building untuk mendukung PIP memproses penilaian kelayakan suatu proyek pembangunan PLTMH yang akan dibiayai.
Kepala PIP Soritaon Siregar mengungkapkan Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) adalah salah satu pembangkit listrik yang bersifat ramah lingkungan. Sayangnya, hingga kini jumlah proyek PLTMH yang sudah didanai masih sedikit dibandingkan potensi PLTMH di Indonesia.
Potensi energi terbarukan mencapai 12.800 MW
Oleh Dina Farisah - Rabu, 16 Mei 2012 | 17:23 WIB
JAKARTA. Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menyatakan, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang bisa dikembangkan sampai tahun 2025 mencapai 12.800 megawatt (MW).
Khusus untuk potensi Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) per April 2012 bisa mencapai 500 MW di. Sementara, PLTMH yang sudah beroperasi baru mencapai 36 MW. Adapun yang dalam tahapan konstruksi sebesar 138 MW.
JAKARTA. Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menyatakan, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang bisa dikembangkan sampai tahun 2025 mencapai 12.800 megawatt (MW).
Khusus untuk potensi Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) per April 2012 bisa mencapai 500 MW di. Sementara, PLTMH yang sudah beroperasi baru mencapai 36 MW. Adapun yang dalam tahapan konstruksi sebesar 138 MW.
Medco pesimistis ambil alih dua blok milik Exxon
RENCANA AKUISISI BLOK MINYAK
Medco pesimistis ambil alih dua blok milik Exxon
Oleh Petrus Dabu - Rabu, 16 Mei 2012 | 17:35 WIB
JAKARTA.PT Medco Energy Internasional Tbk, tampaknya pesimistis bisa mendapatkan dua blok gas yang dioperasikan ExxonMobil di Aceh, yaitu blok B dan North Sumatera Offshore (NSO).
Medco bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk dan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) untuk membeli dua blok tersebut dari Exxon.
Medco pesimistis ambil alih dua blok milik Exxon
Oleh Petrus Dabu - Rabu, 16 Mei 2012 | 17:35 WIB
JAKARTA.PT Medco Energy Internasional Tbk, tampaknya pesimistis bisa mendapatkan dua blok gas yang dioperasikan ExxonMobil di Aceh, yaitu blok B dan North Sumatera Offshore (NSO).
Medco bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk dan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) untuk membeli dua blok tersebut dari Exxon.
May 15, 2012
IPA gears up for Convention and Exhibition
Simon Panggabean, Contributor, Jakarta | Wed, 05/16/2012 8:47 AM
At least 4,000 local and international delegates are expected to attend the 36th convention and exhibition on the oil and gas industry organized by the Indonesian Petroleum Association (IPA) at the Jakarta Convention Center (JCC). The three-day convention will run from May 23 to 25.
The delegates include key domestic and international industry players, CEOs of the oil and gas industry, government officials, chambers of commerce and experts.
IPA president Elisabeth Proust says that the 36th IPA Convention and Exhibition (Convec) is aimed at providing an open dialogue platform for industry stakeholders and also act as a “bridge between the industry and policymakers to address both opportunities and challenges faced by the industry and to come up with the best possible solutions for the benefit of all stakeholders”.
At least 4,000 local and international delegates are expected to attend the 36th convention and exhibition on the oil and gas industry organized by the Indonesian Petroleum Association (IPA) at the Jakarta Convention Center (JCC). The three-day convention will run from May 23 to 25.
The delegates include key domestic and international industry players, CEOs of the oil and gas industry, government officials, chambers of commerce and experts.
IPA president Elisabeth Proust says that the 36th IPA Convention and Exhibition (Convec) is aimed at providing an open dialogue platform for industry stakeholders and also act as a “bridge between the industry and policymakers to address both opportunities and challenges faced by the industry and to come up with the best possible solutions for the benefit of all stakeholders”.
Indonesian hydrocarbon industry: Opportunities and challenges
The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/16/2012 7:49 AM
It is quite a paradox.
Most oil executives and hydrocarbon analysts agree that large reserves still exist in Indonesia, and that the exploration of new reserves is a promising venture.
In reality though, the nation has been a net oil importer for the past few years as outputs have fallen steadily from 1.5 million barrels per day (bpd) in 1999 to 1.25 million bpd in 2002, to less than 930,000 bpd today, while national consumption has increased to more than 1.4 million bpd.
Most of the country’s oil and natural gas fields have already reached their production peaks; without any newfound reserves, Indonesia will soon see the last drop of its own oil.
It is quite a paradox.
Most oil executives and hydrocarbon analysts agree that large reserves still exist in Indonesia, and that the exploration of new reserves is a promising venture.
In reality though, the nation has been a net oil importer for the past few years as outputs have fallen steadily from 1.5 million barrels per day (bpd) in 1999 to 1.25 million bpd in 2002, to less than 930,000 bpd today, while national consumption has increased to more than 1.4 million bpd.
Most of the country’s oil and natural gas fields have already reached their production peaks; without any newfound reserves, Indonesia will soon see the last drop of its own oil.
8 development plans for oil, gas fields approved
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 05/15/2012 8:00 AM
Upstream oil and gas authority BPMigas reported over the weekend that as of April the agency had approved plans of development (POD) for eight oil and gas fields, seven of which would begin production this year.
BPMigas planning deputy Haposan Napitupulu revealed the fields were Vita Laras (operated by China National Offshore Oil Corporation), Karang Luhur (Pertamina EP), Petapahan, Duri (Chevron Pacific Indonesia), Pondok Berkah (Pertamina EP), Kepodang (Petronas), North Klalin (PetroChina) and North Central Java.
“Except Kepodang, all of the fields will start production in 2012,” he said in Jakarta. “This year there will be 45 PODs and put-on-production [POP] proposals which will be approved by BPMigas. It’s not a target because everything is up to oil and gas contractors, if they propose we’ll process it,” he added.
Upstream oil and gas authority BPMigas reported over the weekend that as of April the agency had approved plans of development (POD) for eight oil and gas fields, seven of which would begin production this year.
BPMigas planning deputy Haposan Napitupulu revealed the fields were Vita Laras (operated by China National Offshore Oil Corporation), Karang Luhur (Pertamina EP), Petapahan, Duri (Chevron Pacific Indonesia), Pondok Berkah (Pertamina EP), Kepodang (Petronas), North Klalin (PetroChina) and North Central Java.
“Except Kepodang, all of the fields will start production in 2012,” he said in Jakarta. “This year there will be 45 PODs and put-on-production [POP] proposals which will be approved by BPMigas. It’s not a target because everything is up to oil and gas contractors, if they propose we’ll process it,” he added.
Coal miners oppose export tax, suggest output quota
Rangga D. Fadillah, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/16/2012 7:40 AM
Coal miners have suggested that the government apply a production quota instead of implementing an export tax in order to prevent over-exploitation.
Supriatna Suhala, executive director of the Indonesian Coal Mining Association (APBI), said in Jakarta on Tuesday that a production quota for each company would be more acceptable than the export tax since coal miners currently paid different levels of tax to the government.
“For the first generation contracts of work [known as PKP2B], the royalty is 30 percent plus corporate tax at 45 percent, while for mining permits [IUP], issued after 2009, the royalty is only between 13.5 percent with 25 percent corporate tax,” he said.
Coal miners have suggested that the government apply a production quota instead of implementing an export tax in order to prevent over-exploitation.
Supriatna Suhala, executive director of the Indonesian Coal Mining Association (APBI), said in Jakarta on Tuesday that a production quota for each company would be more acceptable than the export tax since coal miners currently paid different levels of tax to the government.
“For the first generation contracts of work [known as PKP2B], the royalty is 30 percent plus corporate tax at 45 percent, while for mining permits [IUP], issued after 2009, the royalty is only between 13.5 percent with 25 percent corporate tax,” he said.
May 13, 2012
Govt bans construction of diesel power plants
The Jakarta Post | Mon, 05/14/2012 9:32 AM
JAKARTA: The government will no longer allow the construction of diesel power plants in order to reduce fuel subsidies that have contributed to an ever-widening state budget deficit, Coordinating Economic Minister Hatta Rajasa has said.
In the future Indonesia should focus on the construction of geothermal, hydro, gas or coal-fired power plants to meet the surge in the electricity demand both from households and industry, Hatta said as reported by Antara news agency.
JAKARTA: The government will no longer allow the construction of diesel power plants in order to reduce fuel subsidies that have contributed to an ever-widening state budget deficit, Coordinating Economic Minister Hatta Rajasa has said.
In the future Indonesia should focus on the construction of geothermal, hydro, gas or coal-fired power plants to meet the surge in the electricity demand both from households and industry, Hatta said as reported by Antara news agency.
After delay, G-Resources set to begin gold production in July
The Jakarta Post, Jakarta | Mon, 05/14/2012 9:26 AM
Hong Kong-based mining company G-Resources Group Limited expects to begin commercial production at the company’s gold and silver mine in Martabe, North Sumatra, in July after a delay in March.
“In July, we are confident we will kick off production in our Purnama pit,” G-Resources Martabe communication manager Katarina Hardono told The Jakarta Post by phone. She said that the company expected to produce 250,000 ounces of gold per year and 2.5 million–3 million ounces of silver per year.
Hong Kong-based mining company G-Resources Group Limited expects to begin commercial production at the company’s gold and silver mine in Martabe, North Sumatra, in July after a delay in March.
“In July, we are confident we will kick off production in our Purnama pit,” G-Resources Martabe communication manager Katarina Hardono told The Jakarta Post by phone. She said that the company expected to produce 250,000 ounces of gold per year and 2.5 million–3 million ounces of silver per year.
May 10, 2012
Menkeu: Divestasi Newmont Merupakan Investasi Jangka Panjang
Selasa, 8 Mei 2012 | 18:41
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan divestasi saham tujuh persen PT Newmont Nusa Tenggara yang dilakukan oleh pemerintah merupakan investasi jangka panjang sesuai dengan pasal 41 ayat 1,2 dan 3 UU Perbendaharaan Negara.
"Divestasi sama sekali bukan penyertaan modal negara dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 7 UU Keuangan Negara," ujarnya dalam closing statement yang disampaikan dalam sidang permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa.
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan divestasi saham tujuh persen PT Newmont Nusa Tenggara yang dilakukan oleh pemerintah merupakan investasi jangka panjang sesuai dengan pasal 41 ayat 1,2 dan 3 UU Perbendaharaan Negara.
"Divestasi sama sekali bukan penyertaan modal negara dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 7 UU Keuangan Negara," ujarnya dalam closing statement yang disampaikan dalam sidang permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa.
Kedudukan Negara dalam Penyelenggaraan Pertambangan
Oleh Meray Hendrik Mezak | Jumat, 21 Oktober 2011 | 9:55
Pengelolaan pertambangan di Indonesia tak pernah sepi dari polemik. Polemik umumnya terfokus pada adanya ketimpangan yang tajam antara kekayaan alam yang berlimpah di satu sisi, dan nasib serta keberuntungan rakyat dan bangsa Indonesia yang belum begitu beranjak.
Pertambangan merupakan suatu usaha menggali potensi sumbersumber daya alam, baik yang terdapat di permukaan bumi maupun dalam perut bumi, yang mempunyai nilai ekonomi, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kenyataan, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara maju atau kuat dari sisi perekonomian.
Pengelolaan pertambangan di Indonesia tak pernah sepi dari polemik. Polemik umumnya terfokus pada adanya ketimpangan yang tajam antara kekayaan alam yang berlimpah di satu sisi, dan nasib serta keberuntungan rakyat dan bangsa Indonesia yang belum begitu beranjak.
Pertambangan merupakan suatu usaha menggali potensi sumbersumber daya alam, baik yang terdapat di permukaan bumi maupun dalam perut bumi, yang mempunyai nilai ekonomi, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kenyataan, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara maju atau kuat dari sisi perekonomian.
Menguak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia
Oleh Dewi Aryani | Kamis, 10 Mei 2012 | 7:38
Dunia usaha pertambangan dalam negeri kembali gundah pascaditerbitkan Permen No 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Permen tersebut dinilai memberatkan kegiatan usaha pertambangan, khususnya pertambangan mineral.
Pasal 7 permen yang disahkan pada 6 Februari 2012 lalu itu, misalnya, mewajibkan pengusaha pertambangan membangun pabrik dan/atau pemurnian hasil pertambangan. Padahal, ketentuan tentang kewajiban pengolahan dan/ atau pemurnian hasil pertambangan telah diatur dalam UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
‘Pembelian Saham Newmont Ranah Eksekutif’
Selasa, 8 Mei 2012 | 20:13
JAKARTA - Pembelian saham tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) merupakan keputusan ekonomi yang menjadi ranah atau wewenang eksekutif sehingga tidak perlu izin DPR.
Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman sebagai saksi ahli dalam sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dalam divestasi saham PT NNT, di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.
JAKARTA - Pembelian saham tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) merupakan keputusan ekonomi yang menjadi ranah atau wewenang eksekutif sehingga tidak perlu izin DPR.
Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman sebagai saksi ahli dalam sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dalam divestasi saham PT NNT, di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.
Rincian Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi 8 Mei 2012
RABU, 09 MEI 2012
JAKARTA – Disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, dan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Selasa (8/5/2012) ditandatangani enam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan peruntukan bagi lifting minyak bumi, kelistrikan, dan industri dengan total volume kontrak sebesar 5.040 triliun British thermal unit (tBtu).
“Enam perjanjian tersebut diperkirakan memberikan tambahan pendapatan negara untuk 2012 sebesar US$ 465,13 juta. Total tambahan pendapatan negara hingga akhir kontrak diperkirakan sebesar US$ 7,09 miliar,” demikian diungkapkan Kepala BPMIGAS R. Priyono dalam sambutannya.
JAKARTA – Disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, dan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Selasa (8/5/2012) ditandatangani enam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan peruntukan bagi lifting minyak bumi, kelistrikan, dan industri dengan total volume kontrak sebesar 5.040 triliun British thermal unit (tBtu).
“Enam perjanjian tersebut diperkirakan memberikan tambahan pendapatan negara untuk 2012 sebesar US$ 465,13 juta. Total tambahan pendapatan negara hingga akhir kontrak diperkirakan sebesar US$ 7,09 miliar,” demikian diungkapkan Kepala BPMIGAS R. Priyono dalam sambutannya.
May 9, 2012
Don’t wait for rule on land acquisition law: Minister
The Jakarta Post | May 10, 2012
Public Works Minister Djoko Kirmanto told regional leaders on Wednesday to continue with infrastructure projects and not to wait for a long-delayed presidential regulation to implement the Land Acquisition Law.
“Local governments are reluctant to acquire lands in their area because they are waiting for the regulation,” Djoko said on the sidelines of the Construction National Seminar 2012.
West Java and Banten are the provinces that have postponed the most projects due to the prolonged process to implement the law, Djoko said.
Public Works Minister Djoko Kirmanto told regional leaders on Wednesday to continue with infrastructure projects and not to wait for a long-delayed presidential regulation to implement the Land Acquisition Law.
“Local governments are reluctant to acquire lands in their area because they are waiting for the regulation,” Djoko said on the sidelines of the Construction National Seminar 2012.
West Java and Banten are the provinces that have postponed the most projects due to the prolonged process to implement the law, Djoko said.
Kepodang field to deliver gas ahead of schedule
The Jakarta Post | May 05, 2012 | Rangga D. Fadillah
The government announced on Wednesday that the long-delayed development of the Kepodang gas field at the Muriah block off Central Java will soon be resume following the approval of its plan of development (PoD).
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said he had met Malaysia-based Petroliam Nasional (Petronas) chief executive officer Shamsul Azhar Abbas to discuss the company’s plan to accelerate the development of the field.
The government announced on Wednesday that the long-delayed development of the Kepodang gas field at the Muriah block off Central Java will soon be resume following the approval of its plan of development (PoD).
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said he had met Malaysia-based Petroliam Nasional (Petronas) chief executive officer Shamsul Azhar Abbas to discuss the company’s plan to accelerate the development of the field.
Govt warns renegade governors
The Jakarta Post | May 10, 2012 | Rangga D. Fadillah
There is no interest that supersedes the national interest says Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik in response to Kalimantan governors and regents who have threatened to cut coal supplies if their demand for a greater allocation of subsidized fuels is not met.
The governors have argued that the supply of fuels to four provinces in Kalimantan has to be raised from 7 percent of the total national allocation to 14 percent due to rapid economic development.
There is no interest that supersedes the national interest says Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik in response to Kalimantan governors and regents who have threatened to cut coal supplies if their demand for a greater allocation of subsidized fuels is not met.
The governors have argued that the supply of fuels to four provinces in Kalimantan has to be raised from 7 percent of the total national allocation to 14 percent due to rapid economic development.
May 8, 2012
Excess LNG from Tangguh to be sold on spot market
The Jakarta Post| May 08, 2012 | Rangga D. Fadillah,
Indonesia has the opportunity to profit from eight cargoes of liquefied natural gas (LNG) from the Tangguh LNG plant in Papua that have not been availed of by US-based Sempra Energy, upstream oil and gas authority BPMigas has revealed.
Following the gas supply boom in the US, which has caused a drop in the price of gas, Sempra decided not to take up its LNG allocation from Tangguh in favor of cheaper domestic gas, thus allowing the Indonesian government to take back around 90 percent of the allocation, BPMigas operational deputy Rudi Rubiandini said.
Indonesia has the opportunity to profit from eight cargoes of liquefied natural gas (LNG) from the Tangguh LNG plant in Papua that have not been availed of by US-based Sempra Energy, upstream oil and gas authority BPMigas has revealed.
Following the gas supply boom in the US, which has caused a drop in the price of gas, Sempra decided not to take up its LNG allocation from Tangguh in favor of cheaper domestic gas, thus allowing the Indonesian government to take back around 90 percent of the allocation, BPMigas operational deputy Rudi Rubiandini said.
Kadin requests grace period on ore export tax
The Jakarta Post | May 8, 2012 | Rangga D. Fadillah,
The Indonesian Chambers of Commerce and Industry (Kadin) says it supports the implementation of a 20-percent export tax for 14 mineral commodities, but has requested leeway for companies to adjust to the new regulation.
“We hope the government gives more time for companies to comply with all requirements set in the two planned ministerial regulations,” said Kadin vice chairman for trade, distribution and logistics, Natsir Mansyur, during a press conference at his office in Jakarta on Monday.
The Indonesian Chambers of Commerce and Industry (Kadin) says it supports the implementation of a 20-percent export tax for 14 mineral commodities, but has requested leeway for companies to adjust to the new regulation.
“We hope the government gives more time for companies to comply with all requirements set in the two planned ministerial regulations,” said Kadin vice chairman for trade, distribution and logistics, Natsir Mansyur, during a press conference at his office in Jakarta on Monday.
May 3, 2012
Indonesia to Announce Specific Raw Mineral Export Ban Rules on Sunday
www.thejakartaglobe.com | May 03, 2012 | Fitri Wulandari & Yoga Rusmana
Indonesia will proceed with a ban on exports of raw minerals, with some exemptions for miners that plan to build local processing facilities, and will publish details of the rule on May 6.
“Miners will still be allowed to export after meeting some requirements, including obtaining permits," Edi Prasodjo, a director of coal at the Energy and Mineral Resources Ministry, said at a conference in Jakarta today. “The IUP must be clean and clear, paying taxes and royalties,” Prasodjo said, referring to a mining business license by its Indonesian initials.
Indonesia will proceed with a ban on exports of raw minerals, with some exemptions for miners that plan to build local processing facilities, and will publish details of the rule on May 6.
“Miners will still be allowed to export after meeting some requirements, including obtaining permits," Edi Prasodjo, a director of coal at the Energy and Mineral Resources Ministry, said at a conference in Jakarta today. “The IUP must be clean and clear, paying taxes and royalties,” Prasodjo said, referring to a mining business license by its Indonesian initials.
Indonesia Ban on Unprocessed-Metal Exports Effective May 6
www.thejakartaglobe.com | May 03, 2012
Indonesia will ban exports of 14 raw minerals effective May 6, with an exception for miners that plan to build local processing facilities. Those miners will be assessed an average tax of 20 percent on ore shipments.
The regulation applies to copper, lead, nickel, gold, silver, zinc, chromium, bauxite, manganese, molybdenum, platinum, antimony, iron ore and sand iron, Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said at a press briefing in Jakarta today.
Indonesia will ban exports of 14 raw minerals effective May 6, with an exception for miners that plan to build local processing facilities. Those miners will be assessed an average tax of 20 percent on ore shipments.
The regulation applies to copper, lead, nickel, gold, silver, zinc, chromium, bauxite, manganese, molybdenum, platinum, antimony, iron ore and sand iron, Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said at a press briefing in Jakarta today.
DIVESTASI NEWMONT—SPA 7% saham diperpanjang hingga Agustus 2012
Oleh Ana Noviani
www.bisnis.com | Rabu, 02 Mei 2012 | 22:00 WIB
JAKARTA: Perjanjian pembelian ata SPA (sales and purchase agreement) 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah diperpanjang dari 6 Mei menjadi Agustus 2012.
Kiagus Ahmad Badarudin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mengatakan perjanjian pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara akan diperpanjang hingga Agustus 2012.
www.bisnis.com | Rabu, 02 Mei 2012 | 22:00 WIB
JAKARTA: Perjanjian pembelian ata SPA (sales and purchase agreement) 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah diperpanjang dari 6 Mei menjadi Agustus 2012.
Kiagus Ahmad Badarudin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mengatakan perjanjian pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara akan diperpanjang hingga Agustus 2012.
HARGA LISTRIK PANAS BUMI US$9-US$10 sen per kWh
JAKARTA: Pengembang panas bumi akan menikmati harga jual listrik (feed in tariff) yang baru sekitar US$9-US$10 sen per kWh untuk proyek panas bumi baru dan ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP).
Kardaya Warnika, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan regulasi itu akan merevisi aturan sebelumnya dan diperkirakan terbit dalam waktu dekat ini.
BISNIS PERTAMBANGAN: 21 Perusahaan kantongi izin bangun smelter
JAKARTA: Sebanyak 21 perusahaan sudah mendapatkan izin investasi proyek pembangunan smelter dari BKPM.
Deputi Perencanaan Investasi BKPM Tamba Hutapea memaparkan rencana investasi smelter tersebut terdiri dari 7 proyek di koridor Kalimantan, 7 proyek di koridor Sulawesi-Maluku Utara dan 3 proyek di koridor Papua.
Selain itu, ada 2 proyek smelter di koridor Sumatera, 1 proyek di koridor Jawa dan 1 proyek di koridor Nusa Tenggara.
Deputi Perencanaan Investasi BKPM Tamba Hutapea memaparkan rencana investasi smelter tersebut terdiri dari 7 proyek di koridor Kalimantan, 7 proyek di koridor Sulawesi-Maluku Utara dan 3 proyek di koridor Papua.
Selain itu, ada 2 proyek smelter di koridor Sumatera, 1 proyek di koridor Jawa dan 1 proyek di koridor Nusa Tenggara.
May 2, 2012
Miners demand legal certainty on pre-ban interim policy
The Jakarta Post | May 03, 2012
Mining companies represented by the Indonesian Mining Association (IMA) welcomed the government’s plan to impose export duty on 14 mineral commodities starting May 6, seeing the initiative as a step in the right direction in replacing the initial plan to entirely ban the exporting of commodities.
In a statement issued on Wednesday, the IMA said the ministerial decree on the export ban, which was introduced in February and was set to become effective on May 7, had created much controversy due to the speed of its planned implementation; far earlier than the 2014 deadline set by the 2009 Mining Law, which would have left most mining companies unable to comply.
Mining companies represented by the Indonesian Mining Association (IMA) welcomed the government’s plan to impose export duty on 14 mineral commodities starting May 6, seeing the initiative as a step in the right direction in replacing the initial plan to entirely ban the exporting of commodities.
In a statement issued on Wednesday, the IMA said the ministerial decree on the export ban, which was introduced in February and was set to become effective on May 7, had created much controversy due to the speed of its planned implementation; far earlier than the 2014 deadline set by the 2009 Mining Law, which would have left most mining companies unable to comply.
Production at Mahakam continues to decline
Upstream oil and gas regulator BPMigas said it will work with
Total E&P Indonesie, operator of the Mahakam block in East
Kalimantan, to ensure the gas production decline at the block would not
exceed 150 million standard cubic feet per day (mmscfd) this year.
BPMigas deputy for operations, Rudi Rubiandini, said on Tuesday the agency had established a special team to monitor production activities at the Mahakam block so that output would not fall any further.
BPMigas deputy for operations, Rudi Rubiandini, said on Tuesday the agency had established a special team to monitor production activities at the Mahakam block so that output would not fall any further.
SPA divestasi 7% saham Newmont diperpanjang
JAKARTA. Pemerintah akhirnya memperpanjang surat perjanjian jual beli
(Sales Purchase Agreement/SPA) divestasi 7% saham PT Newmont Nusa
Tenggara (NTT). Perpanjangan SPA kali kedua ini dilakukan menyusul belum
selesainya proses sidang sengketa kewenangan antar lembaga negara
terkait jual beli saham Newmont.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan SPA itu diperpanjang sampai Agustus 2012. Dengan kata lain, pemerintah kembali memperpanjang SPA Newmont untuk waktu tiga bulan ke depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan SPA itu diperpanjang sampai Agustus 2012. Dengan kata lain, pemerintah kembali memperpanjang SPA Newmont untuk waktu tiga bulan ke depan.
BEA KELUAR TAMBANG: Harga timah masih stabil
JAKARTA: Harga sejumlah komoditas tambang diperkirakan naik menyusul
kebijakan pemerintah yang akan mengenakan bea keluar terhadap ekspor
mineral berbentuk bahan mentah.
Sejumlah komoditas yang diperkirakan terkena dampak adalah timah
mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar dunia logam tersebut.
Dalam perdagangan London Metal Exchange, harga timah ditutup (1 Mei 2012) pada posisi US$22.500 atau turun dibandingkan harga sebelumnya.
May 1, 2012
Govt to slap export tax on 14 mineral commodities
The Jakarta Post | May 02, 2012 | Rangga D. Fadillah,
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik on Tuesday announced 14 mineral commodities that will become subject to export tax, varying between 20 and 50 percent, if sold in the form of ore.
The official policy on the tax will be announced on May 6 and followed by the issuance of a new regulation to legally implement the policy, he said.
The 14 commodities are copper, gold, silver, tin, lead, chromium, molybdenum, platinum, bauxite, iron ore, iron sand, nickel, manganese and antimony.
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik on Tuesday announced 14 mineral commodities that will become subject to export tax, varying between 20 and 50 percent, if sold in the form of ore.
The official policy on the tax will be announced on May 6 and followed by the issuance of a new regulation to legally implement the policy, he said.
The 14 commodities are copper, gold, silver, tin, lead, chromium, molybdenum, platinum, bauxite, iron ore, iron sand, nickel, manganese and antimony.
Gita Wirjawan Menentang Batubara Kena Pajak Ekspor
Rista Rama Dhany - detikFinance
Selasa, 01/05/2012 14:30 WIB
Jakarta - Pemerintah sedang gamang mengeluarkan aturan pajak material dan bea keluar untuk bahan-bahan mineral tambang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat ini pemerintah masih mengkaji apakah pengenaan bea keluar atau pajak ekspor dikenakan untuk batubara atau non batubara saja.
Selasa, 01/05/2012 14:30 WIB
Jakarta - Pemerintah sedang gamang mengeluarkan aturan pajak material dan bea keluar untuk bahan-bahan mineral tambang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat ini pemerintah masih mengkaji apakah pengenaan bea keluar atau pajak ekspor dikenakan untuk batubara atau non batubara saja.
Subscribe to:
Posts (Atom)